Sisi News – Belakangan ini Pulau Rempang menjadi sorotan khalayak ramai, karena adanya bentrokan antara masyarakat setempat dengan aparat gabungan TNI-Polri. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Wadas, Jawa Tengah.
Konflik di Pulau Rempang
Secara singkat, konflik di Pulau Rempang terjadi karena adanya penolakan dari masyarakat adat pulau yang berada di Kota Batam tersebut terkait pembangunan Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri tersebut menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional, sebagaimana dikutip dari laman KPPIP.
Alasan masyarakat adat menolak pembangunan kawasan tersebut ialah adanya relokasi 16 Kampung Tua Masyarakat Melayu yang sudah hampir ratusan tahun berada di pulau tersebut. Selain itu, masyarakat adat mengklaim bahwa aparat gabungan TNI-Polri melakukan tindakan yang represif, dikutip dari Bisnis.com.
Konflik di Wadas
Hampir serupa dengan konflik yang terjadi di Pulau Rempang, di Wadas, masyarakat setempat menolak penambangan batu andesit yang akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener. Jarak dari tempat penambangan menuju ke bendungan sekitar 10 kilometer.
Alasan masyarakat Wadas menolak pembangunan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut adalah adanya penambangan batu andesit untuk bahan konstruksi bendungan. Masyarakat setempat berpendapat bahwa penambangan dapat merusak mata air yang selama ini digunakan warga sehari-hari.
Proyek Strategis Nasional
Yang menarik, pembangunan di Pulau Rempang dan Wadas merupakan Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek Bendungan Bener diestimasikan nilai pembangunannya mencapai Rp 2 triliun.
Sedangkan kawasan Rempang Eco City, nilai investasinya mencapai Rp380 triliun. Nilai tersebut sangat tinggi, karena proyek yang dibangun oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) merupakan proyek yang berkelanjutan.